Jakarta, CNN Indonesia

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan aturan baru yang akan memotong gaji pekerja sebesar 3 persen setiap bulannya untuk program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Simpanan Tapera ini berlaku wajib bagi PNS, TNI, Polri, pekerja BUMN, BUMD, karyawan swasta hingga pekerja mandiri.

Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera, yang ditetapkan Presiden Jokowi pada 20 Mei 2024.


ADVERTISEMENT


SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kebijakan pemotongan gaji para pekerja untuk program Tapera itu pun menuai polemik. Pasalnya, kebijakan tersebut dinilai semakin menambah beban hidup masyarakat di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok yang tak sebanding dengan kenaikan upah minimum tahunan.

Berikut daftar poin penting di PP Tapera.

1. Persentase potongan gaji

Pasal 15 PP Tapera mengatur besaran simpanan peserta ditetapkan sebesar 3 persen dari gaji atau upah pekerja. Besaran itu dibayarkan 0,5 persen oleh pemberi kerja dan 2,5 persen ditanggung oleh pekerja.

Sementara untuk peserta pekerja mandiri, besaran iuran yang harus dibayarkan disesuaikan dengan penghasilan yang dilaporkan, sebagaimana diatur Pasal 15 Ayat (5a) PP Tapera.

Contoh perhitungan simpanan Tapera bagi pekerja dengan gaji sebesar Rp5 juta per bulan, dengan potongan untuk Tapera sebesar 3 persen, berarti simpanan wajibnya sebesar Rp150 ribu per bulan. Rinciannya, Rp125 ribu dibayar pekerja dan Rp25 ribu dibayarkan oleh perusahaan.

2. Manfaat iuran Tapera

Dalam Pasal 37 PP Tapera disebutkan pemanfaatan simpangan Tapera dilakukan untuk pembiayaan perumahan bagi peserta. Pembiayaan tersebut meliputi rumah, pembangunan rumah atau perbaikan rumah.

Sementara, berdasarkan situs resmi Badan Pengelola (BP) Tapera, beberapa manfaat yang bisa didapatkan peserta Tapera termasuk Kredit Renovasi Rumah (KRR) dan Kredit Bangun Rumah (KBR).

Selain itu, peserta Tapera juga mendapatkan akses pada Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan tenor panjang hingga 30 tahun dan suku bunga tetap di bawah suku bunga pasar.

Manfaat KRR bisa digunakan oleh peserta yang ingin memperbaiki rumah pertama. Sementara manfaat KBR dan KPR bisa dimanfaatkan untuk peserta yang ingin memiliki rumah pertama.

3. Syarat kepesertaan Tapera

Pasal 5 PP Tapera menegaskan setiap pekerja dengan usia paling rendah 20 tahun atau sudah menikah yang memiliki penghasilan paling sedikit sebesar upah minimum wajib menjadi peserta Tapera.

Kemudian pada Pasal 7, dirinci jenis pekerja yang wajib menjadi peserta Tapera tidak hanya PNS atau ASN dan TNI-Polri, serta pegawai BUMN, tetapi juga mencakup karyawan swasta dan pekerja lain yang menerima gaji atau upah.

“Setiap pekerja dan pekerja mandiri yang berpenghasilan paling sedikit sebesar upah minimum wajib menjadi peserta,” bunyi Pasal 5 ayat (3) PP tersebut.

Setelah mandatori diberlakukan terhadap PNS, selanjutnya simpanan wajib Tapera akan diperluas secara bertahap ke pegawai BUMN, BUMD, BUMDes, TNI, Polri, karyawan swasta hingga pekerja mandiri.

Perluasan mandatori simpanan Tapera kepada seluruh pekerja akan diberlakukan dalam 7 tahun sejak PP No 25/2020 diterbitkan atau pada 2027.

Lanjut ke halaman berikutnya…







Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *